Bukan Tersangka, Pak Wali Z Buka Kronologi Sengketa Saham RSIA Andini: Dari Transaksi Rp4 Miliar hingga Kesepakatan Rp9,6 Miliar

TINDAKTEGAS | PEKANBARU, (06/10/26) – Polemik dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang menyeret nama Wali Kota Payakumbuh, Dr. Zulmaeta, mulai mendapat titik terang setelah yang bersangkutan memberikan klarifikasi langsung kepada tim redaksi mengenai duduk perkara yang kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.

Zulmaeta menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilepaskan dari rangkaian transaksi bisnis terkait 17 persen saham RSIA Andini serta transaksi tanah yang menurut keterangannya mencapai nilai keseluruhan sekitar Rp9,6 miliar.

Namun demikian, status hukum Zulmaeta perlu ditempatkan secara proporsional.

Berdasarkan keterangan yang telah diberitakan sejumlah media, Polda Riau menyatakan Zulmaeta belum berstatus tersangka, sementara perkara tersebut masih berada dalam proses penyidikan dan Zulmaeta disebut sebagai pihak terlapor.

Karena itu, penyebutan dirinya sebagai tersangka sebelum adanya penetapan resmi perlu dihindari agar publik tidak memperoleh kesimpulan hukum yang prematur.

BERAWAL DARI TRANSAKSI 17 PERSEN SAHAM

Kepada tim redaksi, Zulmaeta menceritakan bahwa hubungan bisnis dengan Dr. Suryo telah berlangsung sejak sekitar 2016.

Menurut Zulmaeta, pada tahun tersebut Dr. Suryo meminta untuk membeli sekitar 17 persen saham RSIA Andini dengan nilai transaksi sekitar Rp4 miliar.

Transaksi tersebut, menurut keterangannya, dilakukan di hadapan notaris.

Namun setelah transaksi berlangsung, Zulmaeta menyebut Dr. Suryo kemudian menarik kembali sekitar Rp2,5 miliar dengan alasan meminjam uang.

Menurut Zulmaeta, pinjaman tersebut kemudian diperhitungkan dan dilunasi melalui dividen yang diterima Dr. Suryo secara berkala.

Rangkaian transaksi tersebut, kata Zulmaeta, menjadi bagian penting untuk melihat secara utuh hubungan bisnis kedua pihak sebelum muncul persoalan baru pada 2025.

JUNI 2025, MUNCUL KESEPAKATAN BARU

Zulmaeta menjelaskan bahwa pada Juni 2025 Dr. Suryo kembali meminta agar 17 persen saham tersebut dibeli kembali.

Dalam kesepakatan yang disampaikan kepada Zulmaeta, harga saham 17 persen disebut mencapai Rp6,5 miliar.

Pada saat bersamaan, terdapat pula tanah yang menurut keterangan Zulmaeta dihargai sekitar Rp3,1 miliar.

Dengan demikian, total nilai transaksi disebut mencapai Rp9,6 miliar.

Zulmaeta mengaku telah membayarkan Rp1 miliar, sedangkan sisanya akan dibayarkan berdasarkan jadwal yang telah disepakati.

Namun terdapat fakta penting yang ditegaskan Zulmaeta kepada tim redaksi.

Saham 17 persen tersebut hingga kini disebut masih tercatat atas nama Dr. Suryo dan belum dibaliknamakan kepada Zulmaeta.

Dengan kata lain, proses pengalihan kepemilikan saham tersebut menurut keterangan Zulmaeta belum selesai.

RP8,6 MILIAR DISEBUT SUDAH DISIAPKAN

Persoalan kemudian memasuki babak baru pada Juli 2026.

Zulmaeta mengatakan dirinya telah menyiapkan dana sekitar Rp8,6 miliar untuk menyelesaikan sisa pembayaran.

Namun, menurut Zulmaeta, pembayaran tersebut tidak berjalan karena muncul permintaan tambahan pembayaran yang disebut berkaitan dengan bunga.

Zulmaeta mengaku tidak menyetujui permintaan tambahan tersebut.

Menurutnya, apabila nilai transaksi telah disepakati sebelumnya, maka penambahan nilai pembayaran harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak rumah sakit.

Perselisihan mengenai nilai pembayaran inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka dalam proses hukum.

ZULMAETA PERTANYAKAN KONSTRUKSI KERUGIAN

Dari penjelasan Zulmaeta, muncul pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab dalam perkara tersebut.

Apabila saham 17 persen masih tercatat atas nama Dr. Suryo, sementara Zulmaeta mengaku telah membayar Rp1 miliar dan menyiapkan Rp8,6 miliar untuk melunasi transaksi, maka menurutnya perlu dijelaskan apa bentuk kerugian konkret yang menjadi dasar laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan tersebut.

Namun Zulmaeta menyerahkan sepenuhnya pembuktian perkara kepada penyidik.

Ia menyatakan tidak bermaksud mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

ZULMAETA CERITAKAN AWAL HUBUNGAN DENGAN DR. SURYO

Dalam konfirmasi kepada tim redaksi, Zulmaeta juga menyampaikan bahwa hubungan bisnis dengan Dr. Suryo bermula ketika yang bersangkutan disebut meminta untuk bergabung dengan RSIA Andini.

Menurut Zulmaeta, Dr. Suryo kemudian menyampaikan keinginan untuk membeli saham rumah sakit tersebut hingga akhirnya terjadi transaksi kepemilikan 17 persen pada 2016.

Zulmaeta juga menyampaikan sejumlah penilaian pribadi mengenai perjalanan profesional dan pandangan Dr. Suryo.

Namun, tim redaksi menempatkan seluruh bagian tersebut sebagai pernyataan Zulmaeta yang belum terverifikasi secara independen.

Sejumlah tudingan mengenai riwayat profesional, persoalan etik, maupun pandangan pribadi Dr. Suryo tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta hanya berdasarkan keterangan satu pihak.

Tim redaksi memberikan ruang yang sama kepada Dr. Suryo untuk memberikan bantahan, klarifikasi maupun bukti pendukung apabila terdapat bagian dari keterangan Zulmaeta yang dinilai tidak benar.

BUKAN PERSOALAN SEDERHANA

Jika melihat rangkaian keterangan yang disampaikan Zulmaeta, perkara ini tidak sesederhana persoalan “uang dibawa lalu tidak dikembalikan”.

Ada rangkaian transaksi yang berlangsung sejak 2016, pembelian 17 persen saham, transaksi pinjaman Rp2,5 miliar menurut versi Zulmaeta, pembayaran melalui dividen, kesepakatan pembelian kembali saham pada 2025, transaksi tanah, pembayaran awal Rp1 miliar, sisa pembayaran Rp8,6 miliar, hingga munculnya perselisihan mengenai tambahan pembayaran atau bunga.

Karena itu, publik perlu mengetahui dokumen transaksi, akta notaris, bukti aliran dana, dokumen kepemilikan saham, kesepakatan pembayaran, serta konstruksi kerugian yang menjadi dasar laporan polisi.

REDAKSI TETAP BERIKAN RUANG KEPADA PELAPOR

Tim redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang.

Redaksi tidak menyimpulkan bahwa Zulmaeta bersalah maupun bahwa Dr. Suryo melakukan kesalahan.

Status hukum seseorang juga tidak boleh diposisikan sebagai putusan bersalah.

Untuk itu, tim redaksi membuka ruang konfirmasi kepada Dr. Suryo terkait beberapa pertanyaan penting, antara lain:

Apa objek yang dilaporkan kepada Polda Riau? Berapa nilai kerugian yang dilaporkan? Apa dasar perhitungan kerugian tersebut? Apakah benar terdapat kesepakatan pembelian kembali 17 persen saham senilai Rp6,5 miliar? Apakah benar terdapat pembayaran Rp1 miliar? Apakah benar Zulmaeta pernah menawarkan pelunasan sekitar Rp8,6 miliar? Dan apa dasar permintaan tambahan pembayaran atau bunga sebagaimana disampaikan Zulmaeta?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang lengkap mengenai perkara yang sedang bergulir.

Pada akhirnya, dokumen dan alat bukti yang akan menentukan konstruksi perkara, bukan opini maupun narasi sepihak.

Tim redaksi akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan, verifikasi, serta hak jawab seluruh pihak.(*)

SUMBER: Tim | Red