Gaji Karyawan Diduga Tertunda hingga Berhenti, RS Pelita Dipertanyakan: Siapa yang Bertanggung Jawab?

TINDAKTEGAS | KAMPAR,(29/09/26) — Persoalan pembayaran upah di Rumah Sakit (RS) Pelita, Kabupaten Kampar, Riau, menjadi sorotan setelah adanya informasi mengenai laporan yang disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Berdasarkan informasi yang diterima, pembayaran gaji sejumlah karyawan disebut mengalami keterlambatan. Bahkan, terdapat informasi mengenai pekerja yang telah berhenti bekerja namun masih memiliki dugaan tunggakan upah yang belum diselesaikan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah ditemukan Surat Konfirmasi Penerimaan Karyawan RS Pelita yang mencantumkan posisi Kasir (G-2) serta struktur penghasilan dengan total keseluruhan sebesar Rp3.898.260 per bulan.

Dalam surat tersebut juga tercantum ketentuan bahwa pembayaran gaji dilakukan sebesar 62 persen selama tiga bulan masa probation, 70 persen mulai bulan keempat hingga bulan ke-11, dan 100 persen pada bulan ke-12 berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Sementara itu, UMK Kabupaten Kampar tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.898.260,70.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pembayaran upah yang diterapkan RS Pelita, khususnya apabila benar terdapat pekerja yang menerima pembayaran di bawah ketentuan yang tercantum dalam surat maupun mengalami keterlambatan pembayaran.

Dalam ketentuan pengupahan, pengusaha memiliki kewajiban membayar upah kepada pekerja sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Ketentuan mengenai keterlambatan pembayaran upah juga mengatur konsekuensi bagi pengusaha dan tidak menghapus kewajiban untuk membayar upah yang menjadi hak pekerja.

Karena itu, alasan kondisi pendapatan atau income perusahaan perlu dijelaskan secara transparan apabila alasan tersebut memang menjadi dasar terjadinya penundaan pembayaran upah.

Yang juga menjadi perhatian adalah nasib pekerja yang telah berhenti.

Apabila benar terdapat mantan karyawan yang masih memiliki upah yang belum dibayarkan, maka perlu dipastikan berapa nilai tunggakan, periode upah yang belum dibayarkan, serta kapan hak tersebut akan diselesaikan oleh pihak pemberi kerja.

PERTANYAAN BESAR: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Secara hubungan ketenagakerjaan, pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu adalah pemberi kerja atau badan usaha yang secara hukum mempekerjakan pekerja.

Namun, untuk menentukan apakah terdapat tanggung jawab pribadi dari Direktur, pengurus, atau pejabat tertentu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai badan hukum RS Pelita, perjanjian kerja, kewenangan pengelolaan perusahaan, kebijakan pengupahan, serta pihak yang mengambil keputusan terkait pembayaran gaji.

Karena itu, tidak tepat apabila seseorang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan jabatannya sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang memadai.

DISNAKER DIMINTA BUKA HASIL PEMERIKSAAN

Dengan adanya informasi bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Disnaker, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut pemerintah.

Apakah benar terdapat laporan mengenai keterlambatan atau tunggakan pembayaran gaji di RS Pelita?

Berapa jumlah pekerja yang melapor?

Berapa nilai tunggakan yang dilaporkan?

Berapa lama pembayaran upah mengalami keterlambatan?

Apakah terdapat pekerja yang telah berhenti namun hak upahnya belum diselesaikan?

Dan yang paling penting, apakah Pengawas Ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan terhadap RS Pelita?.

TINDAKTEGAS juga memberikan ruang kepada pihak RS Pelita untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pembayaran gaji, kondisi yang menyebabkan keterlambatan apabila memang terjadi, serta penyelesaian hak-hak pekerja.

Persoalan ini bukan semata mengenai angka dalam slip gaji. Di baliknya terdapat hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, serta tanggung jawab negara dalam memastikan norma ketenagakerjaan berjalan sebagaimana mestinya.

TINDAKTEGAS akan terus menelusuri persoalan ini berdasarkan dokumen, keterangan pekerja, penjelasan RS Pelita, Disnaker, serta hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.(*)

Sumber: Bob | Red