Polemik KUA Tenayan Raya Berlanjut, Mutasi ASN Disebut “Penyegaran”: Sekjen Kemenag RI Diminta Periksa Sikap dan Kebijakan Kakanwil Riau

TINDAKTEGAS | PEKANBARU,(25/09/26) — Polemik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, belum menemukan titik terang.

Setelah sebelumnya muncul sejumlah informasi mengenai keluhan internal, pola kepemimpinan Kepala KUA Tenayan Raya, persoalan pelayanan publik, hingga pertanyaan mengenai dasar penerapan persyaratan administrasi tertentu, kini sorotan mengarah pada kebijakan mutasi salah seorang ASN yang sebelumnya bertugas di KUA tersebut.

Redaksi memperoleh salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 775/Kw.04.1/3/Kp.07.5/8/2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan HN, dari Penata Layanan Operasional pada KUA Kecamatan Tenayan Raya ke KUA Kecamatan Rumbai Barat.

Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa mutasi dilakukan:

“Dalam rangka penyegaran dan kepentingan dinas serta kelancaran pelaksanaan tugas.”

Keputusan ditetapkan pada 31 Agustus 2026 dan berlaku mulai 1 September 2026.

Surat tersebut ditandatangani atas nama Menteri Agama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Muliardi, M.Pd.

“Penyegaran” Dipertanyakan

Yang menjadi pertanyaan bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya ASN dimutasi.

Mutasi merupakan bagian dari manajemen kepegawaian. Namun, publik berhak mengetahui apa dasar objektif di balik sebuah keputusan mutasi, terutama ketika keputusan tersebut muncul di tengah polemik yang sedang menjadi perhatian publik.

Menurut informasi yang diterima redaksi, ASN bersangkutan telah bertugas di KUA Tenayan Raya selama kurang lebih empat tahun.

Karena itu, istilah “penyegaran” dalam surat mutasi tersebut menjadi pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.

• Apa indikator penyegarannya?
• Apakah ada evaluasi kinerja?
• Apakah terdapat kebutuhan organisasi di KUA Rumbai Barat?
• Siapa yang mengusulkan?

Dan apakah keputusan tersebut sudah melalui seluruh tahapan sebagaimana pedoman mutasi PNS Kementerian Agama?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 77 Tahun 2025 tentang perubahan Pedoman Mutasi PNS Kementerian Agama masih berstatus berlaku. Dalam ketentuan tersebut, kebutuhan organisasi dan pembinaan pegawai ASN dapat menjadi dasar tertentu dalam pelaksanaan mutasi, dengan tetap memperhatikan persetujuan pejabat berwenang dan persyaratan jabatan. 

Kaitannya dengan Polemik Pemberitaan KUA Tenayan Raya

Sebelumnya, pemberitaan mengenai KUA Tenayan Raya muncul setelah adanya informasi dari sumber yang mengetahui dinamika internal dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan KUA.

Sejumlah persoalan yang disampaikan kepada redaksi antara lain menyangkut gaya kepemimpinan, pembagian pekerjaan, kenyamanan pegawai dalam bekerja, serta pertanyaan mengenai sejumlah kebijakan pelayanan.

Redaksi kemudian berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kanwil Kemenag Riau.

Namun, menurut informasi yang diterima redaksi, upaya memperoleh penjelasan substantif terkait sejumlah persoalan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul pula informasi dari sumber bahwa terdapat ASN maupun penghulu yang diduga dianggap sebagai pihak yang memberikan informasi kepada media, kemudian mengalami perpindahan tugas.

Informasi mengenai dugaan keterkaitan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Surat mutasi yang diperoleh redaksi juga tidak menyebut pemberitaan media, pemberian informasi kepada wartawan, ataupun tindakan terhadap sumber informasi sebagai alasan mutasi.

Justru karena itulah pertanyaan publik menjadi semakin penting:

Apakah mutasi tersebut murni kebutuhan organisasi dan penyegaran, atau terdapat pertimbangan lain yang perlu dijelaskan kepada publik?

Jawabannya tentu berada pada pihak yang menerbitkan dan mengusulkan keputusan tersebut.

Sikap Kakanwil Dinilai Sepihak?

Sejumlah sumber yang mengetahui persoalan ini menilai sikap pimpinan Kanwil Kemenag Riau dalam menghadapi polemik KUA Tenayan Raya terkesan sepihak dan tidak membuka ruang klarifikasi yang cukup.

Bahkan, ada sumber yang menilai kebijakan tersebut menunjukkan gaya kepemimpinan yang terlalu mengedepankan keputusan dari atas tanpa terlebih dahulu membuka seluruh persoalan secara objektif.

Namun demikian, redaksi menegaskan bahwa istilah “arogan” merupakan penilaian dari pihak yang menyampaikan keberatan, bukan kesimpulan redaksi.

Karena itu, yang jauh lebih penting untuk diperiksa bukan labelnya, melainkan apakah proses pengambilan keputusan telah objektif, proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan manajemen ASN.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan profesionalitas dan sistem merit sebagai bagian penting dalam manajemen ASN. UU tersebut juga menegaskan peran ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional. 

Jika Ada Kesalahan Pegawai, Mengapa Tidak Diperiksa?

Pertanyaan lain juga muncul.

Jika benar terdapat pegawai yang dianggap melakukan kesalahan, pelanggaran disiplin, atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka terdapat mekanisme pemeriksaan disiplin PNS.

PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban, larangan, hukuman disiplin, kewenangan pejabat yang menghukum, serta hak PNS untuk melakukan upaya administratif. Hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. 

Karena itu, perlu diperjelas:

Apakah mutasi Hefni Nandra merupakan mutasi biasa karena kebutuhan organisasi, atau sebelumnya terdapat persoalan kepegawaian tertentu?

Jika memang tidak ada persoalan disiplin, maka dasar “penyegaran” dan kebutuhan organisasi perlu dijelaskan.

Jika terdapat persoalan disiplin, publik juga patut mengetahui bahwa proses pemeriksaannya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sekjen Kemenag RI Diminta Beri Atensi

Atas rangkaian persoalan tersebut, redaksi meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., memberikan atensi khusus terhadap polemik KUA Tenayan Raya dan proses mutasi ASN yang bersangkutan.

Permintaan ini menjadi relevan karena Kamaruddin Amin sendiri merupakan penandatangan Keputusan Sekjen Kemenag Nomor 77 Tahun 2025 tentang pedoman mutasi PNS Kementerian Agama. 

Selain itu, dalam Perjanjian Kinerja Kanwil Kemenag tahun 2025, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tercantum sebagai atasan langsung Kepala Kanwil, dengan fungsi supervisi, evaluasi capaian kinerja, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam konteks perjanjian kinerja tersebut. 

Karena itu, permintaan atensi kepada Sekjen bukan dimaksudkan untuk meminta pembatalan mutasi secara sepihak.

Melainkan meminta agar seluruh rangkaian persoalan diperiksa secara objektif.

Mulai dari:

Polemik pelayanan dan dinamika internal KUA Tenayan Raya;

Keluhan pegawai dan penghulu yang sebelumnya disampaikan kepada pihak terkait;

Respons Kanwil Kemenag Riau terhadap pemberitaan dan permintaan konfirmasi media;

Dasar dan proses mutasi ASN dari KUA Tenayan Raya ke KUA Rumbai Barat;

Parameter “penyegaran” yang tercantum dalam surat keputusan;

Kebutuhan organisasi pada unit kerja tujuan;

Ada atau tidaknya pemeriksaan disiplin terhadap ASN yang dimutasi;

Serta ada atau tidaknya hubungan antara mutasi dengan munculnya informasi atau pemberitaan mengenai KUA Tenayan Raya.

Sekjen Jangan Hanya Melihat Surat, Periksa Prosesnya

Sebab sebuah keputusan administrasi memang memiliki kekuatan formal, tetapi proses yang melatarbelakanginya tetap layak diperiksa apabila terdapat keberatan dan pertanyaan yang masuk akal mengenai objektivitasnya.

Redaksi juga tidak menuduh bahwa mutasi tersebut merupakan bentuk pembalasan terhadap sumber informasi media.

Tidak ada bukti dalam surat mutasi yang diperoleh redaksi yang menyatakan demikian.

Justru karena belum ada bukti tersebut, maka pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan, bukan melalui asumsi.

Publik hanya membutuhkan satu hal:

Jika mutasi benar-benar murni untuk kepentingan organisasi dan penyegaran, buka dasar objektifnya.

Dan jika terdapat persoalan lain di balik keputusan tersebut, biarkan mekanisme pengawasan Kemenag RI yang memeriksanya.

Kini perhatian diarahkan kepada Sekjen Kemenag RI Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.

Apakah rangkaian polemik KUA Tenayan Raya, sikap Kanwil Kemenag Riau terhadap permintaan konfirmasi media, serta keputusan mutasi ASN tersebut akan mendapatkan pemeriksaan dan supervisi dari tingkat pusat?

Publik menunggu jawaban.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kakanwil Kemenag Riau, Kepala KUA Tenayan Raya, ASN yang bersangkutan, maupun pihak Kemenag RI.(*)

Sumber: Bob | Red