Material Mushola Belum Terbayar, Toko Rudi Bangunan Rimbo Panjang Terbebani Utang Distributor Rp17 Juta

TINDAKTEGAS | KAMPAR,(24/09/26) – Persoalan pembayaran material bangunan untuk pembangunan sebuah mushola di wilayah Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, menjadi perhatian setelah sejumlah material yang diambil melalui Rudi Bangunan hingga kini belum sepenuhnya dibayarkan.

Nilai material yang belum terselesaikan tersebut diperkirakan mencapai Rp17 juta. Material itu disebut digunakan untuk menunjang pembangunan mushola yang sebelumnya dikoordinasikan oleh seorang mantan Ketua RT di wilayah Rimbo Panjang.

Berdasarkan penelusuran tim jurnalis, pihak Rudi Bangunan mengaku masih menghadapi persoalan lantaran material yang telah disalurkan kepada pihak yang mengkoordinasikan pembangunan mushola tersebut belum mendapatkan penyelesaian pembayaran.

Kondisi tersebut kemudian ikut berdampak kepada pihak toko, karena material yang diberikan kepada pelanggan pada dasarnya juga harus dibayarkan kembali kepada distributor.

Pemilik atau pihak pengelola Rudi Bangunan kini berada dalam posisi harus memenuhi kewajiban kepada distributor, sementara pembayaran atas material pembangunan mushola tersebut belum kunjung diselesaikan.

“Material sudah keluar dan digunakan untuk pembangunan mushola. Kami juga memiliki kewajiban kepada distributor. Kalau pembayaran dari pihak yang mengambil material belum selesai, kami yang akhirnya harus mencari jalan untuk menutup kewajiban tersebut,” demikian persoalan yang disampaikan pihak toko kepada tim jurnalis.

Dana Swadaya Warga Belum Terkumpul

Sementara itu, berdasarkan pengecekan tim jurnalis kepada pihak mantan RT yang sebelumnya mengkoordinasikan pengadaan material tersebut, diperoleh informasi bahwa penyelesaian pembayaran material tersebut direncanakan menggunakan dana swadaya masyarakat.

Namun hingga dilakukan pengecekan, dana swadaya yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut disebut belum terkumpul sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, persoalan pembayaran material senilai kurang lebih Rp17 juta tersebut hingga kini masih belum mendapatkan penyelesaian secara penuh.

Persoalan ini menjadi dilematis karena di satu sisi pembangunan mushola merupakan kegiatan sosial yang bersumber dari partisipasi masyarakat, tetapi di sisi lain material yang digunakan tetap merupakan barang dagangan yang memiliki nilai ekonomi dan menimbulkan kewajiban pembayaran kepada toko maupun distributor.

Jangan Sampai Beban Berpindah

Dalam konteks ini, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut hubungan antara toko dengan mantan RT, tetapi juga menyangkut rantai pembayaran material.

Apabila material telah diberikan dan digunakan untuk pembangunan, sementara pembayaran belum dilakukan, maka pihak toko tetap memiliki kewajiban kepada distributor tempat material tersebut diperoleh.

Artinya, beban pembayaran berpotensi berpindah dari kegiatan pembangunan mushola kepada pihak toko, sementara toko sendiri harus tetap memenuhi kewajibannya kepada distributor.

Tim jurnalis juga melihat pentingnya adanya transparansi mengenai asal-usul material, nilai pembelian, siapa yang melakukan pemesanan, mekanisme pembayaran, serta rencana penyelesaian kewajiban tersebut.

Apalagi jika sumber pembayaran memang direncanakan berasal dari swadaya masyarakat, maka pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana menjadi penting agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Menunggu Penyelesaian

Hingga berita ini diterbitkan, persoalan material bangunan dengan nilai sekitar Rp17 juta tersebut masih menunggu penyelesaian antara pihak-pihak terkait.

Pihak Rudi Bangunan diharapkan dapat memperoleh kepastian mengenai mekanisme dan waktu pembayaran, sementara pihak yang sebelumnya mengkoordinasikan pembangunan mushola juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi dana swadaya masyarakat serta rencana penyelesaian kewajiban tersebut.

Catatan redaksi: Berita ini menempatkan persoalan sebagai sengketa atau kewajiban pembayaran material yang belum terselesaikan, bukan sebagai dugaan tindak pidana. Pihak mantan RT dan pihak terkait lainnya tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan sebelum berita dikembangkan lebih lanjut.(*)

Sumber: Ed | Red