Pelapor LP Rp654 Juta Mengaku di Titik Terendah: “Kalau Masyarakat Tak Percaya Hukum, Kami Harus Mengadu ke Mana?”

TINDAKTEGAS | PEKANBARU ,(23/09/26) – Harapan terhadap kepastian hukum dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp654,41 juta kini berubah menjadi kegelisahan bagi seorang pelapor.

Laporan yang tercatat dalam LP/B/712/VI/2026/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU tersebut dibuat pada 4 Juni 2026.

Namun hingga 23 September 2026, pelapor mengaku masih menunggu kepastian mengenai arah penyelesaian perkara.

Perkara tersebut sebelumnya telah diberitakan sejumlah media. Berdasarkan dokumen laporan yang diperoleh redaksi, pelapor melaporkan dugaan penipuan/perbuatan curang berkaitan dengan dua lembar cek yang disebut tidak dapat dicairkan karena dana pada rekening yang bersangkutan tidak tersedia. Nilai kerugian yang dicantumkan dalam laporan mencapai Rp654.410.000. 

Yang menjadi persoalan kini bukan sekadar apakah laporan tersebut diterima atau tidak.

Pertanyaannya adalah: sejauh mana perkara itu telah bergerak?

PENYIDIK DAN KASATRESKRIM SULIT DIMINTAI KLARIFIKASI 

Upaya memperoleh penjelasan terbaru mengenai perkembangan perkara ini juga menjadi persoalan tersendiri.

Hingga berita ini disusun, penyidik yang disebut menangani perkara serta Kasatreskrim Polresta Pekanbaru belum berhasil dimintai keterangan/klarifikasi oleh rekan-rekan media terkait perkembangan terbaru perkara tersebut.

Kondisi itu semakin menyulitkan publik untuk memperoleh gambaran mengenai posisi perkara sebenarnya.

• Apakah masih dalam penyelidikan?
• Apakah pemeriksaan saksi telah selesai?
• Apakah terlapor telah diperiksa?
• Apakah pihak bank telah dimintai keterangan?
• Apakah gelar perkara telah dilakukan?

Atau terdapat kendala tertentu yang membuat proses belum dapat dilanjutkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini membutuhkan jawaban dari pihak kepolisian.

Sebelumnya, pemberitaan pada Agustus 2026 mengutip keterangan Kasatreskrim Polresta Pekanbaru bahwa perkara masih berada pada tahap penyelidikan. 

Pada September, kuasa hukum pelapor kembali mendesak agar laporan tersebut mendapatkan kepastian. 

"KONDISI SAYA SUDAH SANGAT KACAU"  

Di tengah proses hukum yang menurutnya belum memberikan kepastian, pelapor mengaku kehidupannya kini semakin berat.

Kepada rekan media, pelapor mengaku berada dalam kondisi ekonomi dan kehidupan yang sulit.

Sebagai ibu tunggal yang harus menghidupi dua anak yang masih kecil, ia mengaku tekanan yang dihadapi semakin berat.

Kerugian yang dilaporkannya bukan hanya berbicara tentang angka.

- Ada kebutuhan rumah tangga.

- Ada kebutuhan anak.

- Ada kehidupan yang harus terus berjalan.

Sementara persoalan hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian masih menjadi tanda tanya.

Pelapor mengaku kondisi tersebut membuat dirinya mengalami tekanan dan frustrasi.

Dalam situasi seperti itu, yang paling diharapkannya bukan perlakuan istimewa.

Ia hanya ingin mengetahui bagaimana negara menyelesaikan persoalan yang telah dilaporkannya.

“Kalau Masyarakat Sudah Tidak Percaya Hukum, Kami Mengadu ke Mana?”

Dengan suara penuh kekecewaan, pelapor mempertanyakan bagaimana masyarakat harus mencari perlindungan apabila proses hukum yang ditempuhnya justru membuat dirinya kehilangan harapan.

“Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan proses hukum, kami harus mengadu ke mana?”

Pertanyaan tersebut menjadi titik paling mengkhawatirkan dalam perkara ini.

Sebab kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menangkap pelaku kejahatan.

Kepercayaan juga dibangun dari bagaimana aparat menerima laporan, berkomunikasi dengan pelapor, menjelaskan perkembangan perkara dan memberikan kepastian proses.

PADAHAL SP2HP MERUPAKAN HAK PELAPOR 

Persoalan ini menjadi semakin penting karena Polri sendiri menyatakan SP2HP merupakan hak pelapor.

Dalam laman resmi Polri disebutkan bahwa SP2HP merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. Informasi tersebut sekurang-kurangnya berkaitan dengan pokok perkara, tindakan yang telah dilakukan beserta hasilnya, kendala yang dihadapi serta rencana tindakan selanjutnya. 

Polri juga menyediakan layanan SP2HP Online untuk membantu masyarakat mengetahui perkembangan perkara. 

Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar mengapa perkara belum selesai.

Tetapi:

Apakah pelapor telah memperoleh informasi perkembangan perkara secara layak?

Jika belum, apa kendalanya?

PRAKTISI HUKUM UNIVERSITAS RIAU TURUT BERSUARA

Sejumlah rekan media juga meminta pandangan praktisi hukum dari lingkungan Universitas Riau Dr. Junaidi Abdilah Siregar, S.H., M.H. mengenai kondisi yang dialami pelapor.

Praktisi tersebut menyatakan keprihatinan terhadap kondisi pelapor yang disebut berada dalam tekanan ekonomi dan psikologis akibat ketidakpastian penyelesaian perkara.

Menurutnya, proses hukum memang harus berjalan berdasarkan alat bukti dan tidak boleh dipaksakan.

Namun kepastian proses dan komunikasi kepada pelapor merupakan bagian penting dari pelayanan penegakan hukum.

“Pelapor tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian tanpa mengetahui perkembangan perkaranya. Kalau penyidik masih membutuhkan pemeriksaan saksi, alat bukti tambahan atau proses gelar perkara, itu merupakan kewenangan penyidik. Tetapi perkembangan yang dapat disampaikan kepada pelapor harus tetap diberikan sesuai ketentuan,” demikian pandangan yang disampaikan kepada rekan media.

Ia juga menilai apabila terdapat persoalan komunikasi atau pelayanan dalam penanganan laporan, pelapor memiliki ruang untuk menggunakan mekanisme pengawasan internal yang tersedia di lingkungan Polri.

PELAPOR PERTIMBANGKAN ADUAN PENANGANAN PERKARA KE PROPAM

Dalam kondisi yang disebut semakin berat tersebut, pelapor kini mempertimbangkan langkah pengawasan internal.

Ia dapat menempuh mekanisme pengaduan apabila menilai terdapat persoalan dalam pelayanan, komunikasi atau penanganan laporan oleh anggota Polri.

Langkah tersebut bukan berarti menuduh penyidik melakukan pelanggaran.

Justru mekanisme pengawasan diperlukan agar persoalan dapat diperiksa secara objektif.

Polri sendiri menyediakan Yanduan Propam, yakni layanan pengaduan masyarakat yang menerima laporan terkait pelayanan maupun perilaku anggota Polri. 

Divpropam Polri juga secara resmi menyatakan memiliki fungsi pelayanan terhadap pengaduan masyarakat terkait sikap, perilaku dan dugaan penyimpangan anggota Polri. 

Dengan demikian, apabila pelapor merasa haknya atas informasi perkembangan perkara tidak terpenuhi atau terdapat persoalan pelayanan yang perlu diperiksa, pengaduan kepada Propam merupakan jalur resmi yang tersedia.

SURAT KEOADA KAPOLDA RIAU DINILAI MENDESAK

Selain mempertimbangkan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri, pelapor juga dapat menyampaikan surat kepada Kapolda Riau untuk meminta atensi terhadap proses penanganan laporan tersebut.

Isi permintaan bukan agar Kapolda mengintervensi hasil perkara.

Melainkan meminta pimpinan memastikan:

1. Status terbaru LP/B/712/VI/2026.

2. Siapa penyidik yang menangani dan sejauh mana prosesnya.

3. Apakah seluruh saksi telah diperiksa.

4. Apakah terlapor telah dimintai keterangan.

5. Apakah pihak bank telah diperiksa.

6. Apakah telah dilakukan gelar perkara.

7. Apakah pelapor telah menerima perkembangan perkara secara resmi.

8. Jika perkara belum dapat ditingkatkan, apa alasan dan kendalanya.

Dengan begitu, permintaan atensi tersebut tetap berada dalam koridor pengawasan dan kepastian proses, bukan intervensi terhadap substansi penyidikan.

KASATRESKRIM DIMINTA EVALUASI PENYIDIK 

Sorotan juga diarahkan kepada Kasatreskrim Polresta Pekanbaru.

Jika benar terdapat keluhan bahwa pelapor kesulitan memperoleh komunikasi atau perkembangan perkara, maka pimpinan fungsi Reskrim patut melakukan evaluasi internal.

Bukan untuk memaksa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Bukan pula untuk memenangkan pelapor.

Tetapi memastikan bawahannya menjalankan tugas secara profesional.

Sebab “masih dalam proses” seharusnya bukan menjadi kalimat yang mengakhiri seluruh komunikasi dengan pelapor.

Jika masih ada yang harus dikerjakan, jelaskan apa yang harus dikerjakan.

Jika terdapat kendala, jelaskan kendalanya.

Jika bukti belum cukup, jelaskan sesuai koridor hukum.

Jika sudah selesai dilakukan pemeriksaan, jelaskan tahapan berikutnya yang dapat disampaikan.

KAPOLDA RIAU, PROPAN DAN POLRESTA PEKANBARU DITUNGGU

Kini perkara ini telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan.

Bukan hanya bagi seorang pelapor.

Tetapi juga bagi masyarakat yang melihat bagaimana sebuah laporan dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah ditangani.

Pelapor tidak meminta hukum bekerja berdasarkan rasa iba.

Ia juga tidak meminta terlapor langsung dinyatakan bersalah.

Yang dimintanya adalah kepastian.

Dan jika kepastian tersebut belum dapat diberikan karena proses hukum masih berjalan, maka jelaskan kepada pelapor sampai di mana proses tersebut berjalan.

Sebab masyarakat yang datang ke kantor polisi sebenarnya sedang menitipkan sesuatu yang sangat mahal:

kepercayaannya kepada negara.

Jangan sampai ketika seseorang sudah kehilangan uang, kemudian kehilangan kepastian, lalu akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap hukum.

Itulah yang harus dicegah.

Karena ketika masyarakat bertanya,

“Kalau kami sudah tidak percaya lagi dengan proses hukum, kami harus mengadu ke mana?”

maka pertanyaan itu bukan lagi sekadar keluhan seorang pelapor.

Itu adalah alarm bagi institusi penegak hukum.

TINDAKTEGAS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada penyidik Aldo, Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Kapolda Riau, Bidpropam Polda Riau, Divpropam Polri, pelapor, pihak terlapor, serta praktisi hukum yang disebut dalam pemberitaan ini.

Catatan redaksi: kondisi pribadi dan ekonomi pelapor serta informasi mengenai tahapan pemeriksaan dalam berita ini berdasarkan keterangan pelapor kepada rekan media dan belum seluruhnya diverifikasi secara independen. Kesulitan redaksi/rekan media memperoleh klarifikasi dari penyidik dan Kasatreskrim juga merupakan fakta mengenai upaya konfirmasi, bukan kesimpulan bahwa pihak tersebut sengaja menghindari media. Terlapor tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Jalur resmi yang relevan: Polri menyediakan layanan Yanduan Propam untuk pengaduan masyarakat dan SP2HP Online untuk informasi perkembangan perkara. (*)

Sumber: Tim | Red