Tragedi Lift RS Prima: Dugaan Pengabaian K3 oleh Manajemen, Respons Aparat Dipertanyakan

TINDAKTEGAS|PEKANBARU,(23/2/26) – Kematian petugas RS Prima, Muhammad Surya, akibat terjepit lift logistik pada Senin malam, 16 Februari 2026, kini bergeser dari sekadar kabar duka menjadi sorotan serius terhadap manajemen rumah sakit dan respons aparat penegak hukum.

Korban tewas saat menjalankan tugas memindahkan barang seorang diri. Lift yang diduga mengalami gangguan tiba-tiba bergerak turun ketika korban berada di bagian bawah ruang mekanisme. Ia disebut sempat berteriak meminta pertolongan selama hampir dua jam sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Peristiwa ini bukan hanya tragedi personal. Ini adalah alarm keras tentang dugaan pengabaian sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan rumah sakit.

Manajemen RS Prima Disorot: Di Mana Sistem K3?

Berdasarkan regulasi nasional, kecelakaan kerja fatal wajib ditelusuri melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.

Merujuk UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengurus atau pemberi kerja wajib:

- Menjamin keselamatan tenaga kerja

- Memastikan seluruh peralatan kerja dalam kondisi aman

Mencegah potensi kecelakaan

Jika lift benar mengalami kerusakan, macet, atau tidak memiliki sistem pengaman saat diperiksa, maka manajemen dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban hukum tersebut.

Lebih jauh, PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan secara menyeluruh, termasuk prosedur kerja aman, pengawasan pekerjaan berisiko tinggi, dan sistem tanggap darurat.

Fakta bahwa korban bekerja seorang diri pada malam hari, tanpa pengawasan langsung, memunculkan dugaan kuat adanya celah serius dalam penerapan K3.

Pertanyaannya kini mengerucut:

- Apakah lift tersebut memiliki sertifikat laik operasi?

- Apakah maintenance dilakukan secara berkala?

- Apakah ada SOP tertulis untuk pemeriksaan gangguan lift?

- Apakah pekerjaan berisiko tinggi diperbolehkan dilakukan sendirian?

Jika tidak, maka ini bukan sekadar insiden. Ini potensi kelalaian sistemik.

Respons Aparat Dipertanyakan

Di sisi lain, respons aparat setempat juga menjadi sorotan.

Saat dikonfirmasi, pihak Polsek Bina Widya terkesan belum memberikan penjelasan rinci. Kapolsek Bina Widya saat dihubungi disebut memberikan respons yang lambat dan cenderung mengarahkan awak media untuk menghubungi humas.

Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan publik:

- Apakah proses penyelidikan sudah berjalan maksimal?

- Apakah status kasus ini telah ditingkatkan dari sekadar laporan insiden menjadi penyelidikan dugaan kelalaian?

Dalam kasus kecelakaan kerja fatal, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mendalami kemungkinan unsur pidana, termasuk penerapan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.

Publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Jangan Ulangi Pola Tertutup

Kekhawatiran lain muncul agar kasus ini tidak berakhir seperti peristiwa meninggalnya pasien di Rumah Sakit Jiwa Tampan beberapa waktu lalu, yang dinilai minim keterbukaan informasi kepada publik.

Dalam konteks pelayanan publik, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum.

Merujuk UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib membuka informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik memiliki kewajiban memberikan penjelasan terbuka terkait:

- Status perawatan fasilitas

- Hasil audit internal

- Proses investigasi

- Langkah perbaikan sistem

Menutup informasi atau menghindari klarifikasi justru akan memperbesar kecurigaan publik.

Ujian Integritas dan Transparansi

Tragedi ini kini menjadi ujian bagi manajemen RS Prima dan aparat penegak hukum.

- Apakah akan ada audit independen terhadap sistem K3?

- Apakah hasil investigasi akan dibuka ke publik?

- Apakah ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban?

Kematian seorang pekerja bukan sekadar angka statistik. Ia adalah kepala keluarga, rekan kerja, dan bagian dari sistem yang seharusnya melindunginya.

Jika benar terjadi pengabaian K3, maka ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi potensi pelanggaran hukum yang serius.

Dan jika respons aparat lamban atau tertutup, maka publik berhak mempertanyakan komitmen terhadap penegakan hukum dan prinsip keterbukaan informasi.

Nyawa telah hilang.

Kini yang ditunggu bukan hanya belasungkawa, tetapi keberanian untuk membuka fakta seterang mungkin.(*)

Editor: Admin