SAMBARA LAW FIRM SOROT DUGAAN PENGANIAYAAN DAN PENYEKAPAN TERHADAP ADVOKAT MUDA
TINDAKTEGAS | PEKANBARU, (07/10/26) — Dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang advokat muda berinisial Desi Silvia Angraini (DSA) saat menjalankan tugas profesinya menjadi sorotan SAMBARA LAW FIRM.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Senin, 6 Oktober 2026, di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, ketika DSA disebut tengah melakukan pengantaran surat somasi.
Berdasarkan informasi dan keterangan yang diterima SAMBARA LAW FIRM, dugaan peristiwa tersebut diduga melibatkan seorang oknum Ketua RW setempat.
Atas kejadian tersebut, pihak yang merasa dirugikan telah menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Polresta Pekanbaru. Selanjutnya, proses pembuktian dan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
SAMBARA LAW FIRM menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh untuk memastikan adanya perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional dan berdasarkan alat bukti.
SAMBARA LAW FIRM: KEKERASAN DAN INTIMIDASI TAK BOLEH MENJADI JAWABAN
Dalam pernyataan sikapnya, SAMBARA LAW FIRM mengecam segala bentuk kekerasan, ancaman maupun tindakan intimidatif yang berpotensi mengancam keselamatan seseorang, termasuk terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.
SAMBARA LAW FIRM menyatakan akan mengawal proses hukum atas laporan dugaan penganiayaan dan penyekapan tersebut serta menyerahkan proses penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Mereka juga meminta agar laporan tersebut ditangani secara profesional, transparan dan objektif, dengan mengedepankan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Selain itu, seluruh pihak diimbau menahan diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, intimidasi maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan dan mengganggu proses hukum.
DESAK PEMKO PEKANBARU EVALUASI JABATAN KETUA RW
Salah satu poin penting dalam pernyataan sikap tersebut adalah desakan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan evaluasi terhadap posisi Ketua RW yang disebut dalam laporan dugaan tersebut.
SAMBARA LAW FIRM bahkan mendesak Pemko Pekanbaru mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pencabutan jabatan Ketua RW apabila setelah melalui proses pemeriksaan dan mekanisme yang berlaku ditemukan adanya pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun aturan pemerintahan setempat.
Desakan tersebut, menurut SAMBARA LAW FIRM, merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perangkat pemerintahan di tingkat lingkungan.
MINTA POLRESTA PEKANBARU SERIUS TANGANI LAPORAN
SAMBARA LAW FIRM meminta Polresta Pekanbaru memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan melakukan penanganan sesuai kewenangan hukum yang dimiliki.
"Proses hukum yang transparan, profesional dan berkeadilan merupakan jalan terbaik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," demikian sikap SAMBARA LAW FIRM.
SAMBARA LAW FIRM menyatakan siap memberikan keterangan maupun bukti yang diperlukan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hukum harus menjadi jalan penyelesaian, bukan kekerasan.
Profesi advokat harus dihormati, dan setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum.(*)
SUMBER: TIM | Red




