Fakta Persidangan Dibuka: Tim Advokat Yakini Larshen Yunus Tak Terbukti Memeras, Justru Diduga Berada di Posisi Korban

TINDAKTEGAS | PEKANBARU, (01/10/26) Perkara dugaan pemerasan bermodus takedown berita yang menjerat terdakwa Larshen Yunus Naek Simamora memasuki babak penting. Setelah dua kali agenda pemeriksaan saksi, tim penasihat hukum terdakwa mulai membuka sejumlah fakta persidangan yang dinilai memiliki titik krusial terhadap konstruksi perkara.

Tim Advokat Larshen Yunus, Dr. Freddy Simanjuntak, S.H., M.H. didampingi Rikardo Simanjuntak, S.H., CPM, menyatakan bahwa rangkaian keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan justru belum menunjukkan adanya bukti yang secara sah dan meyakinkan bahwa kliennya melakukan pemerasan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebaliknya, menurut tim penasihat hukum, sejumlah keterangan saksi justru memperlihatkan adanya fakta yang dinilai menempatkan Larshen Yunus pada posisi sebagai pihak yang dirugikan atau korban.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (30/9/2026).

Dua Agenda Pemeriksaan Saksi, Sejumlah Fakta Dinilai Janggal

Dr. Freddy menjelaskan, hingga persidangan 30 September 2026, JPU telah menghadirkan sejumlah saksi dalam dua agenda pemeriksaan.

Agenda pertama berlangsung pada 23 September 2026 dengan menghadirkan Marthin Manuluk selaku pelapor dan Raja Herman.

Kemudian pada 30 September 2026, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Rahmad dan Aji Panangi.

Menurut tim Advokat, keterangan para saksi tersebut justru menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diuji secara cermat oleh Majelis Hakim.

Dana Rp35 Juta: Iklan Natal atau Takedown Berita?

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah mengenai dana sebesar Rp35 juta yang disebut ditransfer melalui Raja Herman kepada Aji Panangi.

Menurut pemaparan tim penasihat hukum, dalam persidangan Marthin mengakui bahwa uang tersebut diperuntukkan bagi kepentingan pembuatan iklan ucapan Natal dan Tahun Baru 2025, bukan untuk menurunkan atau melakukan takedown pemberitaan.

Fakta tersebut, menurut Dr. Freddy, menjadi penting karena berkaitan langsung dengan konstruksi dugaan pemerasan yang didakwakan kepada kliennya.

"Kalau uang tersebut sejak awal diperuntukkan untuk iklan ucapan Natal dan Tahun Baru, maka harus diuji secara objektif apa hubungan uang tersebut dengan dugaan takedown berita," ujar Dr. Freddy sebagaimana disampaikan kepada awak media.

Persoalan Waktu Transaksi Ikut Dipertanyakan

Tim Advokat juga menyoroti waktu penyerahan uang yang diterangkan dalam persidangan.

Marthin disebut mengaku menyerahkan uang tunai pada 26 Desember, yang menurut tim penasihat hukum bertepatan dengan hari Jumat dan masih berada dalam periode libur Natal.

Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme transaksi dan keberadaan bukti pendukungnya.

Tim Advokat juga mempertanyakan tidak ditemukannya bukti struk setor ATM yang dinilai dapat memperjelas alur transaksi secara objektif.

Selain itu, penasihat hukum menilai masih terdapat persoalan mengenai posisi masing-masing pihak, termasuk siapa yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai pelapor maupun saksi korban.

Tak Ada Janji Takedown?

Poin lain yang menjadi perhatian tim pembela adalah mengenai ada atau tidaknya janji dari Larshen Yunus untuk menurunkan pemberitaan.

Menurut Dr. Freddy, berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa, tidak terdapat keterangan yang secara langsung menunjukkan adanya janji Larshen Yunus bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan takedown berita.

Larshen Yunus sendiri, menurut penasihat hukumnya, secara tegas membantah pernah melakukan praktik takedown.

Konten Vulgar: Siapa yang Pertama Kali Mempublikasikan?

Persidangan juga menyinggung keberatan Marthin mengenai adanya foto-foto yang dinilai vulgar.

Namun menurut tim Advokat, fakta yang muncul di persidangan justru menunjukkan bahwa konten tersebut dipublikasikan sendiri oleh istri Marthin melalui akun Instagram miliknya.

Bagi tim pembela, fakta ini perlu ditempatkan secara proporsional ketika Majelis Hakim menilai keseluruhan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar perkara.

Delapan Media Disebut, Enam Media Muat Iklan

Fakta lain yang turut disorot adalah mengenai pemberitaan dari sejumlah media.

Dari delapan media yang disebut dalam perkara, menurut pemaparan tim Advokat, enam media, termasuk Media Geser.com, diketahui memuat iklan ucapan Natal dan Tahun Baru.

Tim pembela menilai fakta tersebut perlu dikaitkan dengan keterangan mengenai penggunaan dana Rp35 juta sehingga hubungan antara transaksi, iklan, dan dugaan takedown dapat diuji secara objektif di persidangan.

Sidang 30 September: Rekaman dan Dugaan Upaya Pemberian Uang Jadi Sorotan

Pada agenda pemeriksaan saksi 30 September 2026, perhatian tim pembela beralih pada keterangan Rahmad dan Aji Panangi.

Dr. Freddy mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang menurutnya terungkap di persidangan, terdapat dugaan upaya pemberian uang kepada pihak Larshen Yunus.

Menurut versi tim pembela, Rahmad disebut berupaya memberikan uang atas permintaan Marthin dan sebelumnya menghubungi seseorang bernama Teva Iris untuk mempertemukannya dengan Larshen Yunus.

Tim Advokat menilai fakta tersebut perlu diperiksa secara serius karena berkaitan dengan motif, rangkaian peristiwa, serta posisi masing-masing pihak dalam perkara.

Penasihat hukum juga mempertanyakan keterangan Rahmad yang dinilai tidak konsisten dan bahkan disebut berpotensi mengandung keterangan yang tidak benar di bawah sumpah.

Namun seluruh persoalan tersebut, termasuk apakah benar terdapat pelanggaran hukum atau keterangan palsu, tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan Majelis Hakim untuk menilainya berdasarkan alat bukti yang sah.

Rekaman Percakapan Dipersoalkan

Sementara terhadap saksi Aji Panangi, tim pembela menyoroti adanya rekaman percakapan dengan Larshen Yunus yang disebut dilakukan tanpa persetujuan.

Dr. Freddy berpendapat, apabila suatu alat bukti diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum, maka keabsahan serta kekuatan pembuktiannya harus diuji terlebih dahulu oleh Majelis Hakim.

Menurutnya, prinsip hukum acara pidana tidak hanya berbicara mengenai keberadaan sebuah bukti, tetapi juga mengenai bagaimana bukti tersebut diperoleh dan apakah proses memperolehnya dapat dibenarkan secara hukum.

Karena itu, tim pembela meminta Majelis Hakim menilai rekaman tersebut secara hati-hati sebelum menjadikannya sebagai dasar pembuktian.

Tim Pembela: Belum Ada Bukti yang Membuktikan Larshen Memeras

Dari keseluruhan keterangan saksi yang telah diperiksa, Dr. Freddy menegaskan bahwa pihaknya belum melihat adanya alat bukti yang secara sah dan meyakinkan membuktikan Larshen Yunus melakukan pemerasan, pengancaman maupun penipuan sebagaimana konstruksi yang didakwakan.

Menurutnya, justru terdapat sejumlah fakta yang menurut perspektif pembela menunjukkan Larshen Yunus berada pada posisi yang perlu dilihat sebagai pihak yang dirugikan.

"Kami berharap dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat bertindak jeli, profesional serta objektif dalam menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan," ujar Dr. Freddy.

Ia berharap seluruh fakta tersebut tidak dinilai secara parsial, melainkan ditempatkan dalam satu rangkaian peristiwa yang utuh.

"Pada akhirnya, kami berharap Majelis Hakim memberikan putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang benar-benar teruji di persidangan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terdakwa Larshen Yunus memperoleh haknya sesuai hukum," tegasnya.

Perkara ini masih dalam proses persidangan. Dengan demikian, seluruh keterangan mengenai dugaan pemerasan, takedown berita, alur dana, rekaman percakapan maupun posisi para pihak masih menjadi bagian dari proses pembuktian dan belum merupakan kesimpulan akhir mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa.(*)

Sumber: Tim | Red