SIAPA SEBENARNYA BERKUASA DI MERANTI?

TINDAKTEGAS | MERANTI,(20/09/26)— Secara hukum, kekuasaan Bupati Kepulauan Meranti berada di atas mandat rakyat. Namun di balik jalannya pemerintahan, satu pertanyaan terus mengemuka: siapa yang sebenarnya memegang pengaruh nyata di balik layar kekuasaan daerah ini?

Nama yang kini terus muncul di setiap persimpangan informasi adalah Harunsen Siregar. Sosok yang disebut-sebut memiliki jaringan bisnis luas di Meranti, sekaligus suami Lianita Muharni (LM), anggota DPRD Meranti yang namanya muncul dalam rangkaian pemberitaan kematian MA di Hotel EVO, Pekanbaru.

Aparat dan Jejaring yang Menarik Perhatian

Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut Harunsen sebagai anggota Polairud di wilayah Kepulauan Meranti. Namanya juga dikaitkan dengan aktivitas perdagangan arang bakau serta lintas perairan di daerah tersebut. Sebagian laporan bahkan menyebutkan dugaan aktivitas penyelundupan BBM, kayu, dan barang lainnya  namun hal tersebut belum memiliki kekuatan putusan hukum dan tetap bersifat klaim media.

Justru karena itulah posisinya menjadi penting ditelusuri. Ketika seseorang yang berstatus aparat memiliki jaringan bisnis yang luas di daerah yang sama, publik berhak memastikan: apakah semua aktivitas itu berjalan di jalur aturan? Dan apakah ada benturan kepentingan dengan tugas kedinasannya?

Di Balik Kemenangan Pilkada 2024

H. Asmar kini memegang mandat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2025–2030. Secara formal, kendali pemerintahan ada di tangannya. Namun informasi yang dihimpun tim investigasi mengarah pada satu dugaan yang jauh lebih dalam: adanya hubungan pembiayaan politik antara Harunsen dan kemenangan pasangan Asmar-Muzamil pada Pilkada 2024.

Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar hubungan personal. Ini menyentuh inti kepercayaan publik: apakah ada kewajiban politik atau finansial yang kemudian memengaruhi independensi keputusan pemerintahan?

Fakta penting yang perlu dijadikan acuan: pasangan Asmar-Muzamil melaporkan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp865.803.686, yang dinyatakan memenuhi standar audit KPU. Klaim mengenai pendanaan di luar laporan resmi harus diuji dari bukti nyata — siapa, berapa, kapan, dan apakah tercatat. Tanpa bukti, tuduhan "utang politik" belum dapat dijadikan fakta.

Yang Harus Diperiksa: Jejak Administrasi, Bukan Asumsi

Persoalan paling krusial bukanlah siapa yang mendanai kampanye melainkan apakah ada imbal balik dalam bentuk keputusan pemerintahan.

Informasi investigasi menyebut Harunsen diduga memiliki pengaruh terhadap proyek-proyek pemerintah di Meranti. Ini adalah klaim yang harus diuji dari jejak nyata:

- Siapa perusahaan pemenang tender?

- Siapa pemegang saham dan pengurusnya?

- Apakah ada keterkaitan dengan pihak yang disebut-sebut sebagai pendukung politik?

- Apakah proses pengadaan berjalan sesuai aturan?

Proyek pemerintah tidak berjalan di ruang gelap. Ada LPSE, ada RUP, ada dokumen kontrak, ada pembayaran APBD. Dari sana, hubungan antara kepentingan politik dan bisnis bisa dibuktikan — atau dibantah.

Polemik Terbaru: Nama yang Kembali Muncul

Nama Harunsen kembali terlihat publik saat ia terlihat mendampingi LM dalam kunjungan jajaran Partai NasDem kepada keluarga almarhum MA di Merbau, 14 September 2026. Pada titik ini, tidak ada dasar yang cukup untuk menghubungkan dirinya dengan peristiwa kematian MA. Namun rangkaian fakta  posisi sebagai aparat, jaringan bisnis, hubungan keluarga dengan anggota dewan, serta dugaan peran dalam pembiayaan politik membuat sosoknya menjadi salah satu figur yang patut ditelusuri lebih dalam.

Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjawab satu pertanyaan sederhana namun krusial:

Apakah keputusan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti sepenuhnya diambil untuk kepentingan publik atau ada bayang-bayang kepentingan lain yang memengaruhinya?

Sumber: Tim | Red