DPMPTSP DAN DINAS PARIWISATA SALING LEMPAR BOLA PANAS PERIZINAN THM,, PUBLIK BERTANYA SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?

TINDAKTEGAS | PEKANBARU ,(22/09/26) - Persoalan tempat hiburan malam (THM) di Pekanbaru semakin memasuki babak yang membutuhkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Riau.

Di satu sisi, pemerintah mengakui persoalan THM bukan hanya menyangkut satu tempat. Pelanggaran jam operasional, kesesuaian izin dengan aktivitas usaha hingga persoalan pengawasan menjadi isu yang terus muncul.

Di sisi lain, ketika persoalan izin THM ditanyakan, justru muncul perbedaan penjelasan mengenai posisi DPMPTSP dan Dinas Pariwisata dalam mata rantai perizinan.

Publik pun layak bertanya:

SIAPA SEBENARNYA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

DPMPTSP: "TANYAKAN KE DINAS PARIWISATA"

Dalam penelusuran UpdateiNews, persoalan bermula ketika perizinan THM dikonfirmasi kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Vera Angelika O.K.

Ketika ditanyakan mengenai proses perizinan THM, penjelasan yang disampaikan mengarah kepada Dinas Pariwisata.

Dalam pemberitaan RiauOnline, Vera menjelaskan bahwa pengajuan melalui OSS untuk usaha tertentu masuk melalui laman Dinas Pariwisata dan kemudian diteruskan kepada DPMPTSP.

"Kalau di OSS, kewenangannya masuk melalui laman Dinas Pariwisata. Nanti Dinas Pariwisata yang meneruskan kepada kami," ujar Vera, 16 September 2026. 1

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru.

Jika Dinas Pariwisata menjadi bagian dari alur pengajuan, sementara DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan, bagaimana sebenarnya pembagian kewenangan di antara keduanya?

Pertanyaan itu kemudian diarahkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Namun, penelusuran UpdateiNews justru belum mendapatkan jawaban substantif.

Pihak yang dikonfirmasi mengarahkan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, H. Tekad Parbatas Setia Dewa, S.T., M.T.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Riau juga telah dilakukan. Namun hingga berita ini disusun, nomor yang digunakan untuk menghubungi Kadispar belum dapat tersambung.

Dengan demikian, penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata mengenai mekanisme perizinan THM belum diperoleh.

DUA DINAS, SATU URUSAN, SIAPA PENANGGUNG JAWAB?

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Sebab berdasarkan sistem perizinan resmi DPMPTSP Riau, izin untuk kegiatan kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman dengan KBLI 56302 memang tercantum sebagai layanan perizinan DPMPTSP Provinsi Riau.

Dalam persyaratannya, surat permohonan bahkan ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Riau. 2

DPMPTSP juga mencantumkan verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan sertifikat standar kelab malam atau diskotek KBLI 56302 sebagai salah satu layanan perizinannya. 3

Namun dalam praktik proses pengajuan, Kepala DPMPTSP menjelaskan bahwa pengajuan tertentu masuk melalui laman Dinas Pariwisata dan kemudian diteruskan kepada DPMPTSP.

Maka publik pantas mendapatkan penjelasan yang lebih terang.

• Apakah Dinas Pariwisata hanya menjadi pintu pengajuan?
• Apakah Dinas Pariwisata melakukan verifikasi teknis?
• Apakah DPMPTSP hanya menerbitkan dokumen setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap?
• Siapa yang memastikan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimohonkan?
• Dan siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah THM ternyata menjalankan kegiatan yang berbeda dengan izin yang dimilikinya?

JANGAN SAMPAI IZIN MENJADI BOLA PINGPONG

Persoalan ini menjadi semakin penting karena sebelumnya Komisi II DPRD Riau juga telah membahas perizinan usaha pariwisata, khususnya tempat hiburan malam.

Dalam RDP 26 Januari 2026, Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa perizinan usaha pariwisata secara umum diterbitkan atas nama Pemerintah Provinsi Riau melalui DPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya.

Dalam forum tersebut juga diakui masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan aktivitas diskotik dengan izin bar atau lounge. 4

Artinya, persoalan ketidaksesuaian izin dengan aktivitas usaha sebenarnya bukan persoalan baru.

Bahkan DPRD Riau telah meminta agar pelaku usaha menyesuaikan izin dengan kegiatan yang dijalankan.

Jika aktivitasnya diskotik, maka izin harus sesuai dengan kegiatan tersebut.

Lalu sekarang pertanyaannya:

KETIKA ADA THM YANG DIDUGA BERMASALAH, SIAPA YANG HARUS BERTINDAK?

BANYAK THM BERMASALAH, BUKAN HANYA HW

Persoalan ini juga tidak boleh berhenti pada satu nama THM.

Sebab pemerintah sendiri telah mengakui bahwa pelanggaran THM di Pekanbaru terjadi secara luas.

Pada Juli 2026, Kasatpol PP Pekanbaru menyebut mayoritas THM di Kota Pekanbaru melanggar ketentuan jam operasional dan ada yang beroperasi hingga dinihari.

Pemko menyebut ketentuan operasional masih mengacu pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, sementara pemerintah juga tengah mengkaji revisi aturan tersebut. 5

Pada Februari 2026, Pemko Pekanbaru juga telah membahas rencana penertiban THM Paragon setelah muncul sejumlah persoalan yang menimbulkan keresahan masyarakat. 6

Pemko bahkan sebelumnya menegaskan akan menindak THM yang menyalahgunakan izin operasional. 7

Artinya, pemerintah mengetahui bahwa persoalan THM tidak berhenti pada satu lokasi.

Maka ketika sebuah tempat diperiksa, ditertibkan atau menjadi sorotan, publik berhak mengetahui apakah tempat-tempat lain dengan persoalan serupa juga mendapatkan pemeriksaan dengan standar yang sama.

PERTANYAANNYA BUKAN SEKADAR "SIAPA YANG SALAH"

Persoalan ini tidak semata-mata mencari siapa yang salah.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan rantai kewenangan pemerintah berjalan jelas.

Dinas Pariwisata sebagai perangkat teknis harus dapat menjelaskan perannya.

DPMPTSP harus dapat menjelaskan proses pelayanan dan penerbitan perizinan.

Satpol PP harus dapat menjelaskan mekanisme penegakan Perda.

Dan apabila ditemukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin, harus jelas siapa yang memulai tindakan administratif dan siapa yang melakukan pengawasan.

Jangan sampai ketika izin dipertanyakan, publik justru melihat persoalan itu berpindah dari satu meja ke meja lainnya.

DPMPTSP mengarahkan ke Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata mengarahkan kepada kepala dinas.

Sementara di lapangan, bisnis hiburan malam tetap berjalan.

Jika demikian, siapa yang sebenarnya memegang kendali pengawasan?

PENERTIBAN JANGAN MENUNGGU VIRAL

Pertanyaan berikutnya bahkan lebih besar.

• Jika memang terdapat banyak THM dengan persoalan berbeda-beda, apakah seluruhnya telah diperiksa?
• Apakah pemeriksaan dilakukan berdasarkan data perizinan?
• Apakah seluruh THM dicocokkan antara NIB, KBLI, sertifikat standar dan aktivitas nyata di lapangan?
• Apakah THM yang hanya memiliki izin restoran atau bar tetapi menjalankan kegiatan seperti klub atau diskotek juga diperiksa?
• Dan apabila ditemukan pelanggaran, apakah sanksinya diberikan berdasarkan standar yang sama?

Sebab penegakan aturan akan kehilangan makna apabila baru bergerak setelah sebuah tempat menjadi viral atau mendapat sorotan masyarakat.

Publik membutuhkan sistem pengawasan yang bekerja sebelum persoalan membesar.

DATA DPMPTSP JUGA MENYISAKAN PERTANYAAN

Persoalan tersebut semakin menarik jika dikaitkan dengan data perizinan.

Sebelumnya, data DPMPTSP Riau yang diberitakan pada Februari 2026 menunjukkan jumlah izin diskotek yang tercatat di Pekanbaru sangat terbatas dibandingkan dengan geliat bisnis hiburan malam yang terlihat di lapangan.

DPMPTSP sendiri memiliki layanan khusus untuk kelab malam atau diskotek KBLI 56302.

Pada saat yang sama, DPRD Riau telah mengungkap adanya pelaku usaha yang menjalankan aktivitas diskotik tetapi mengantongi izin bar atau lounge. 8

Maka persoalannya bukan hanya berapa banyak THM yang memiliki izin.

Tetapi:

APAKAH IZIN YANG DIMILIKI BENAR-BENAR SESUAI DENGAN AKTIVITAS YANG DIJALANKAN?

Jika tidak sesuai, mengapa masih beroperasi?

Siapa yang mengawasi?

Siapa yang memberikan teguran?

Dan kapan sanksi diberikan?

PERTANYAAN PUBLIK UNTUK PEMPROV RIAU

UpdateiNews mendorong Pemprov Riau memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pembagian kewenangan antara Dinas Pariwisata dan DPMPTSP dalam perizinan THM.

Publik setidaknya membutuhkan jawaban atas sejumlah hal:

1. Siapa yang menerima dan memverifikasi pengajuan awal izin THM?

2. Apa kewenangan Dinas Pariwisata dalam proses tersebut?

3. Apa kewenangan DPMPTSP?

4. Siapa yang bertanggung jawab memastikan izin sesuai dengan aktivitas usaha?

5. Siapa yang melakukan pengawasan setelah izin diterbitkan?

6. Berapa jumlah THM yang saat ini memiliki izin sesuai kegiatan usahanya?

7. Berapa yang izinnya tidak sesuai dengan aktivitas di lapangan?

8. Berapa THM yang telah diberikan teguran, sanksi administratif, penghentian kegiatan atau penutupan?

9. Apakah penertiban dilakukan terhadap seluruh THM yang memenuhi kriteria pelanggaran yang sama?

10. Jika tidak, apa dasar perbedaan perlakuannya?

JANGAN SAMPAI PUBLIK HANYA MENDAPATKAN "BUKAN KEWENANGAN KAMI"

Pemerintah daerah memiliki banyak perangkat dan kewenangan.

Karena itu, masyarakat tidak seharusnya dipaksa memahami birokrasi yang saling melempar ketika mempertanyakan sebuah persoalan publik.

Jika kewenangan memang terbagi, jelaskan pembagiannya.

Jika prosesnya berjenjang, buka alurnya.

Jika ada pelanggaran, tunjukkan tindakan yang sudah dilakukan.

Dan jika sebuah THM memang memenuhi seluruh persyaratan, pemerintah juga harus mampu menjelaskan dasar legalitasnya.

Yang tidak boleh terjadi adalah persoalan izin berubah menjadi bola pingpong antarinstansi, sementara aktivitas usaha terus berjalan.

Publik tidak sedang meminta pemerintah mencari kambing hitam.

Publik hanya meminta satu hal:

KEJELASAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB.

Sebab ketika aturan diterapkan kepada satu THM, masyarakat juga berhak mengetahui apakah aturan yang sama diterapkan kepada THM lainnya.

Dan ketika penertiban dilakukan, publik berhak mengetahui apakah penertiban tersebut merupakan bagian dari pengawasan yang sistematis atau baru bergerak setelah sebuah tempat menjadi sorotan.

Sampai berita ini diterbitkan, TINDAKTEGAS masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Satpol PP serta pengelola THM yang berkaitan dengan persoalan ini.

Sebab dalam perkara perizinan, yang dibutuhkan publik bukan saling menunjuk.

YANG DIBUTUHKAN ADALAH SATU GARIS JELAS:

SIAPA MENERBITKAN, SIAPA MENGAWASI, SIAPA MENINDAK.(*)

Sumber: Tim | Red